Pengertian Komisi Yudisial
Komisi Yudisial adalah sebuah lembaga negara yang bertugas untuk mengawasi hakim dan menjaga independensi kekuasaan kehakiman di Indonesia. Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Yudisial memiliki dasar hukum yang kuat dan wewenang yang jelas.
Dasar Hukum Komisi Yudisial
Dasar hukum Komisi Yudisial dapat ditemukan dalam Pasal 24C UUD 1945 yang menyebutkan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Kekuasaan kehakiman juga dilakukan oleh sebuah lembaga independen dalam hal pengawasan kekuasaan kehakiman.”Atas dasar hukum tersebut, Komisi Yudisial didirikan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Dalam undang-undang tersebut, diatur mengenai tugas, fungsi, wewenang, dan struktur organisasi dari Komisi Yudisial.
Tugas dan Fungsi Komisi Yudisial
Tugas dan fungsi Komisi Yudisial dapat ditemukan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Tugas dan fungsi ini meliputi:
1. Melakukan pengawasan terhadap hakim dan pengadilan;
2. Menerima, memeriksa, dan menindaklanjuti pengaduan terhadap hakim dan pengadilan;
3. Memberikan rekomendasi pengangkatan, pemberhentian, dan penugasan hakim;
4. Memberikan sanksi kepada hakim yang melakukan pelanggaran etik;
5. Memberikan saran dan pertimbangan dalam hal penyusunan dan perubahan peraturan perundang-undangan di bidang kehakiman;
6. Mengadakan kerjasama dengan lembaga-lembaga yang memiliki kepentingan dalam bidang kehakiman;
7. Melakukan pelaporan kegiatan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat setiap tahun.
Wewenang Komisi Yudisial
Wewenang Komisi Yudisial dapat ditemukan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Wewenang ini meliputi:
1. Mengadakan pemeriksaan dan penyelidikan terhadap hakim dan pengadilan;
2. Menetapkan sanksi kepada hakim yang melakukan pelanggaran etik;
3. Memberikan rekomendasi pengangkatan, pemberhentian, dan penugasan hakim;
4. Memberikan saran dan pertimbangan dalam hal penyusunan dan perubahan peraturan perundang-undangan di bidang kehakiman;
5. Mengadakan kerjasama dengan lembaga-lembaga yang memiliki kepentingan dalam bidang kehakiman;
6. Mengajukan usulan kepada Presiden untuk memberhentikan hakim yang tidak memenuhi syarat atau melakukan pelanggaran berat;
7. Mengajukan usulan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk memberhentikan hakim yang melakukan pelanggaran berat;
8. Melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
Struktur Organisasi Komisi Yudisial
Struktur Organisasi Komisi Yudisial terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, dan anggota. Ketua dan Wakil Ketua dipilih oleh anggota Komisi Yudisial dari kalangan anggota Komisi Yudisial. Sedangkan anggota Komisi Yudisial diangkat oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
Kesimpulan
Komisi Yudisial memiliki dasar hukum yang kuat dan wewenang yang jelas dalam mengawasi hakim dan menjaga independensi kekuasaan kehakiman di Indonesia. Tugas, fungsi, dan wewenang Komisi Yudisial diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Yudisial juga memiliki struktur organisasi yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, dan anggota.
