Ketika Indonesia sedang mengalami kekacauan politik setelah pengunduran diri Presiden Soekarno pada tahun 1967, munculah seorang tokoh militer yang kemudian menjadi Presiden Indonesia yaitu Jenderal Soeharto. Pada tanggal 11 Maret 1966, Jenderal Soeharto menerima sebuah surat dari Soekarno yang dikenal dengan nama Supersemar.
Apa Itu Supersemar?
Supersemar adalah singkatan dari Surat Perintah Sebelas Maret. Isi surat tersebut adalah memberikan kekuasaan penuh kepada Jenderal Soeharto untuk menangani situasi di Indonesia saat itu. Surat ini seolah-olah memberikan mandat kepada Jenderal Soeharto untuk mengambil alih pemerintahan Indonesia.
Supersemar memiliki arti penting dalam sejarah Indonesia karena dengan surat tersebut, Soeharto memiliki kekuasaan penuh untuk menangani situasi politik dan keamanan yang sedang terjadi di Indonesia saat itu.
Kemunculan Orde Baru
Kemunculan Orde Baru dimulai sejak Jenderal Soeharto menerima Supersemar dari Presiden Soekarno. Pada saat itu, Indonesia sedang mengalami kekacauan politik, ekonomi dan sosial. Soeharto kemudian mengambil tindakan tegas untuk menstabilkan keadaan di Indonesia.
Orde Baru adalah sebuah periode dalam sejarah Indonesia yang dimulai dari tahun 1966 hingga 1998. Pada masa ini, Indonesia mengalami pembangunan yang pesat di berbagai sektor seperti ekonomi, infrastruktur, dan pendidikan. Namun, selama periode Orde Baru, pemerintah juga dikenal dengan kebijakan-kebijakan otoriter dan pelanggaran hak asasi manusia.
Peran Supersemar dalam Kemunculan Orde Baru
Supersemar memiliki peran penting dalam kemunculan Orde Baru. Dengan surat tersebut, Jenderal Soeharto memiliki kekuasaan penuh untuk menangani situasi di Indonesia. Soeharto kemudian memanfaatkan kekuasaannya untuk menstabilkan keadaan politik dan keamanan di Indonesia.
Salah satu tindakan tegas yang dilakukan oleh Soeharto adalah membersihkan Indonesia dari gerakan komunis. Gerakan komunis di Indonesia dianggap sebagai ancaman bagi keamanan nasional. Pada tahun 1965, terjadi peristiwa G30S/PKI yang menyebabkan tewasnya enam jenderal dan sejumlah perwira tinggi. Soeharto kemudian memanfaatkan situasi tersebut untuk membersihkan Indonesia dari gerakan komunis.
Kebijakan Orde Baru
Pada masa Orde Baru, pemerintah Soeharto menerapkan sejumlah kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan di Indonesia. Beberapa kebijakan tersebut antara lain:
1. Pembangunan Ekonomi
Pada masa Orde Baru, Indonesia mengalami pembangunan ekonomi yang pesat. Pemerintah Soeharto menerapkan kebijakan ekonomi yang dikenal dengan istilah Trilogi Pembangunan. Trilogi Pembangunan terdiri dari stabilitas politik, pembangunan ekonomi, dan kesejahteraan rakyat.
2. Pembangunan Infrastruktur
Pemerintah Soeharto juga menerapkan kebijakan pembangunan infrastruktur yang bertujuan untuk meningkatkan konektivitas antar daerah di Indonesia. Beberapa infrastruktur yang dibangun pada masa Orde Baru antara lain jalan tol, jembatan, pelabuhan, dan bandara.
3. Kebijakan Agraria
Pemerintah Soeharto menerapkan kebijakan agraria yang bertujuan untuk meningkatkan produksi pertanian di Indonesia. Salah satu kebijakan agraria yang diterapkan pada masa Orde Baru adalah Program Transmigrasi.
4. Kebijakan Pendidikan
Pemerintah Soeharto juga menerapkan kebijakan pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Beberapa kebijakan pendidikan yang diterapkan pada masa Orde Baru antara lain pendidikan wajib 9 tahun, pemberian beasiswa kepada siswa berprestasi, dan penyediaan fasilitas pendidikan yang memadai.
Kritik terhadap Orde Baru
Meskipun Orde Baru dianggap berhasil dalam meningkatkan pembangunan di Indonesia, namun pemerintah Soeharto juga dikenal dengan kebijakan-kebijakan otoriter dan pelanggaran hak asasi manusia.
Beberapa kritik terhadap Orde Baru antara lain:
1. Pembatasan Kebebasan Pers
Pemerintah Soeharto menerapkan pembatasan kebebasan pers dengan melarang media massa untuk memberitakan hal-hal yang dianggap merugikan pemerintah. Sejumlah wartawan juga ditahan dan dibungkam oleh pemerintah karena dianggap mengkritik kebijakan pemerintah.
2. Pelanggaran Hak Asasi Manusia
Pada masa Orde Baru, terjadi sejumlah pelanggaran hak asasi manusia seperti penangkapan dan penghilangan orang secara sembarangan. Beberapa kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terkenal antara lain Tragedi Tanjung Priok, Tragedi Semanggi, dan Tragedi May 1998.
3. Korupsi dan Nepotisme
Pemerintah Soeharto juga dikenal dengan kasus korupsi dan nepotisme yang merajalela. Keluarga Soeharto dan para elit militer dianggap memiliki kekuasaan yang terlalu besar dan memanfaatkan posisinya untuk kepentingan pribadi.
Kesimpulan
Kemunculan Orde Baru ditandai dengan menerima surat Supersemar dari Presiden Soekarno. Supersemar memberikan kekuasaan penuh kepada Jenderal Soeharto untuk menangani situasi di Indonesia saat itu. Pada masa Orde Baru, Indonesia mengalami pembangunan yang pesat di berbagai sektor seperti ekonomi, infrastruktur, dan pendidikan. Namun, pemerintah juga dikenal dengan kebijakan-kebijakan otoriter dan pelanggaran hak asasi manusia.
