Pengertian Pancasila
Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila terdiri dari lima prinsip dasar, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan dan Perwakilan, serta Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
Orde Baru
Orde Baru adalah masa pemerintahan Indonesia yang dimulai pada tahun 1966 dan berakhir pada tahun 1998. Orde Baru ditandai dengan pemerintahan yang otoriter dan sentralistik di bawah pimpinan Presiden Soeharto.
Penerapan Pancasila pada Masa Orde Baru
Pada masa Orde Baru, penerapan Pancasila menjadi sangat penting. Pemerintah Soeharto berusaha untuk mengintegrasikan Pancasila ke dalam kehidupan masyarakat Indonesia melalui berbagai program dan kebijakan.
Program Pembinaan Kepribadian Pancasila (PKP)
Salah satu program yang dilakukan pemerintah Soeharto adalah Program Pembinaan Kepribadian Pancasila (PKP). Program ini bertujuan untuk membentuk kepribadian bangsa yang berdasarkan Pancasila. PKP dilaksanakan melalui berbagai kegiatan seperti upacara bendera, pengenalan Pancasila di sekolah, dan kegiatan keagamaan yang mengajarkan nilai-nilai Pancasila.
Pancasila sebagai Ideologi Negara
Pada masa Orde Baru, Pancasila resmi dijadikan sebagai ideologi negara. Dalam hal ini, Pancasila menjadi landasan dan pedoman bagi seluruh kebijakan pemerintah. Pemerintah Soeharto juga mengeluarkan berbagai kebijakan yang didasarkan pada Pancasila, seperti kebijakan nasionalisasi dan pemberdayaan ekonomi nasional.
Bhinneka Tunggal Ika
Pemerintah Soeharto juga mengedepankan konsep Bhinneka Tunggal Ika dalam penerapan Pancasila. Konsep ini mengajarkan tentang keberagaman Indonesia yang harus dihargai dan dijaga. Pemerintah Soeharto mempromosikan Bhinneka Tunggal Ika melalui berbagai kegiatan seperti festival budaya dan acara-acara keagamaan.
Pancasila sebagai Dasar Hukum
Pada masa Orde Baru, Pancasila juga dijadikan sebagai dasar hukum. Pancasila menjadi sumber hukum yang diakui secara resmi di Indonesia. Hal ini dituangkan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Pancasila adalah dasar negara dan hukum negara.
Pendidikan Pancasila
Pada masa Orde Baru, pendidikan Pancasila menjadi sangat penting. Pemerintah Soeharto berusaha untuk memasukkan nilai-nilai Pancasila ke dalam kurikulum pendidikan. Selain itu, pemerintah juga membangun lembaga pendidikan khusus yang fokus pada pembinaan kepribadian Pancasila.
Kritik terhadap Penerapan Pancasila pada Masa Orde Baru
Meskipun penerapan Pancasila pada masa Orde Baru dilakukan dengan tujuan yang baik, tetapi ada juga kritik terhadap cara penerapannya. Beberapa kritik yang sering dilontarkan antara lain:
Tidak Menghargai Hak Asasi Manusia
Pemerintah Soeharto seringkali mengabaikan hak asasi manusia dalam penerapan Pancasila. Pemerintah menggunakan Pancasila sebagai alasan untuk melakukan represi terhadap kelompok-kelompok yang dianggap tidak sejalan dengan pemerintah.
Kurangnya Kebebasan Berpendapat
Pemerintah Soeharto juga seringkali membatasi kebebasan berpendapat dalam penerapan Pancasila. Pemerintah menggunakan Pancasila sebagai alasan untuk menindas kelompok-kelompok yang berbeda pendapat dengan pemerintah.
Ketergantungan pada Pemerintah
Penerapan Pancasila pada masa Orde Baru juga membuat masyarakat Indonesia menjadi tergantung pada pemerintah. Pemerintah menjadi satu-satunya pemegang kebijakan yang mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat.
Kesimpulan
Penerapan Pancasila pada masa Orde Baru memiliki dua sisi yang berbeda. Di satu sisi, pemerintah Soeharto berusaha untuk mengintegrasikan Pancasila ke dalam kehidupan masyarakat Indonesia melalui berbagai program dan kebijakan. Namun di sisi lain, ada kritik terhadap cara penerapannya yang seringkali mengabaikan hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami Pancasila secara benar dan mengaplikasikannya dengan cara yang tepat untuk membangun bangsa yang lebih baik.
