Indonesia merupakan negara yang menganut sistem negara demokrasi. Sebagai negara demokrasi, Indonesia memiliki lembaga-lembaga yang bertugas untuk menjaga kestabilan dan kelangsungan negara. Salah satu lembaga negara yang memiliki peran penting dalam menjaga kestabilan dan kelangsungan negara adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Apa itu MPR?
MPR adalah lembaga negara yang memiliki tugas pokok untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 serta mengubah atau menambah pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945. MPR juga memiliki tugas untuk menyusun GBHN (Garis-Garis Besar Haluan Negara) yang berisi pandangan tentang arah pembangunan nasional dan strategi nasional dalam jangka panjang.
Apa Dasar Hukum MPR?
Dasar hukum MPR diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal ini menyebutkan bahwa “Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Dasar ini dapat diubah atau ditambah dengan Undang-Undang Dasar yang baru dengan memperhatikan perubahan zaman, keadaan, dan kebutuhan masyarakat yang dikehendaki.”
MPR memiliki kewenangan untuk mengubah atau menambah pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 dengan persetujuan DPR dan Presiden. Selain itu, MPR juga memiliki kewenangan untuk membahas dan menetapkan GBHN.
Bagaimana MPR Dipilih?
Anggota MPR terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang dipilih melalui Pemilihan Umum. DPR memiliki 560 anggota, sedangkan DPD memiliki 136 anggota. Dalam pemilihan anggota MPR, DPR memiliki hak suara sebanyak 75%, sedangkan DPD memiliki hak suara sebanyak 25%.
Apa Fungsi MPR?
MPR memiliki beberapa fungsi penting dalam menjaga kestabilan dan kelangsungan negara, di antaranya:
- Mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945
- Mengubah atau menambah pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945
- Menyusun GBHN
- Mengangkat Presiden dan Wakil Presiden
- Menerima dan menetapkan laporan pertanggungjawaban Presiden dan Wakil Presiden
- Mengadakan sidang bersama DPR dan Presiden
Bagaimana MPR Memiliki Pengaruh dalam Pembangunan Nasional?
MPR memiliki pengaruh yang besar dalam pembangunan nasional karena memiliki kewenangan untuk menyusun GBHN. GBHN adalah pandangan tentang arah pembangunan nasional dan strategi nasional dalam jangka panjang. GBHN menjadi acuan bagi pemerintah dalam menyusun program pembangunan nasional.
MPR juga memiliki peran penting dalam mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah. Selain itu, MPR juga memiliki kewenangan untuk mengubah atau menambah pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 dengan persetujuan DPR dan Presiden. Hal ini memungkinkan MPR untuk mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang dikehendaki.
Bagaimana MPR Berperan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia?
MPR memiliki peran penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia karena merupakan lembaga negara tertinggi yang memiliki kewenangan untuk mengubah atau menambah pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan menyusun GBHN. Hal ini memungkinkan MPR untuk mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang dikehendaki.
MPR juga memiliki kewenangan untuk mengangkat Presiden dan Wakil Presiden. Setelah terpilih, Presiden dan Wakil Presiden harus memberikan laporan pertanggungjawaban kepada MPR. Selain itu, MPR juga memiliki kewenangan untuk mengadakan sidang bersama DPR dan Presiden untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan nasional.
Kesimpulan
MPR merupakan lembaga negara yang memiliki peran penting dalam menjaga kestabilan dan kelangsungan negara. Dasar hukum MPR diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945. MPR memiliki fungsi penting dalam mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945, mengubah atau menambah pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945, menyusun GBHN, mengangkat Presiden dan Wakil Presiden, menerima dan menetapkan laporan pertanggungjawaban Presiden dan Wakil Presiden, serta mengadakan sidang bersama DPR dan Presiden.
MPR memiliki pengaruh yang besar dalam pembangunan nasional karena memiliki kewenangan untuk menyusun GBHN dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah. MPR juga memiliki kewenangan untuk mengubah atau menambah pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 dengan persetujuan DPR dan Presiden. Hal ini memungkinkan MPR untuk mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang dikehendaki.
Dengan begitu, MPR menjadi lembaga negara yang sangat penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
