Indonesia merupakan negara yang memiliki ideologi dasar yaitu Pancasila. Pancasila sendiri memiliki lima prinsip yang menjadi dasar negara Indonesia. Salah satunya adalah demokrasi. Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat, untuk rakyat, dan atas nama rakyat.
Di masa Orde Baru, Indonesia diperintah oleh Presiden Soeharto yang berkuasa selama 32 tahun. Pada masa pemerintahannya, Indonesia mengalami kemajuan ekonomi dan pembangunan infrastruktur yang pesat. Namun, pada saat yang sama, demokrasi di Indonesia tidak berjalan dengan baik dan tidak sesuai dengan prinsip demokrasi Pancasila. Ada beberapa alasan mengapa hal tersebut terjadi.
Kuasa Tunggal Soeharto
Selama masa pemerintahan Soeharto, ia menguasai semua aspek kehidupan politik di Indonesia. Ia memiliki kekuasaan yang mutlak dan tidak ada yang berani menentangnya. Hal ini menyebabkan tidak ada ruang untuk oposisi politik di Indonesia. Semua partai politik dilarang kecuali Partai Berkarya Pembangunan (Golkar) yang merupakan partai resmi dan diakui oleh pemerintah.
Kuasa tunggal Soeharto menyebabkan tidak adanya kebebasan berpendapat dan berekspresi. Media massa juga dikendalikan oleh pemerintah sehingga tidak ada berita yang berisi kritik terhadap pemerintah yang diterbitkan. Hal ini membuat rakyat Indonesia tidak memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi.
Manipulasi Pemilu
Pada masa Orde Baru, pemilihan umum di Indonesia tidak bebas dan adil. Pemilu sering dimanipulasi oleh pemerintah untuk memastikan kemenangan Partai Golkar. Ada beberapa taktik yang dilakukan oleh pemerintah untuk memenangkan pemilu.
Salah satunya adalah dengan melakukan intimidasi terhadap partai politik lain yang berusaha untuk mengajukan kandidat di pemilu. Partai politik yang tidak disukai oleh pemerintah akan ditekan dan diintimidasi sehingga mereka tidak berani mengajukan kandidat di pemilu. Hal ini menyebabkan rakyat tidak memiliki pilihan dalam pemilu dan tidak memiliki hak untuk memilih wakil rakyat yang sesuai dengan keinginan mereka.
Pembatasan Kebebasan Pers
Di masa Orde Baru, pemerintah juga melakukan pembatasan terhadap kebebasan pers. Media massa tidak diizinkan untuk memberikan berita yang berisi kritik terhadap pemerintah. Jika ada media massa yang berani memberikan berita yang berisi kritik terhadap pemerintah, mereka akan ditekan dan diintimidasi oleh pemerintah.
Kebebasan pers yang dibatasi menyebabkan rakyat Indonesia tidak memiliki akses terhadap informasi yang benar dan akurat. Mereka hanya mendapatkan informasi yang disaring oleh pemerintah sehingga sulit untuk membedakan antara informasi yang benar dan informasi yang salah.
Penghapusan Hak Asasi Manusia
Di masa Orde Baru, pemerintah juga melakukan penghapusan hak asasi manusia. Banyak rakyat Indonesia yang mengalami pelanggaran hak asasi manusia seperti penyiksaan, pembunuhan, dan penghilangan orang secara paksa. Kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia ini tidak pernah diungkapkan oleh pemerintah dan tidak ada tindakan yang diambil untuk menghentikan pelanggaran tersebut.
Penghapusan hak asasi manusia menyebabkan rakyat Indonesia tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai. Mereka tidak memiliki kebebasan untuk hidup dalam keamanan dan damai.
Kesimpulan
Pada masa Orde Baru, demokrasi di Indonesia tidak berjalan dengan baik dan tidak sesuai dengan prinsip demokrasi Pancasila. Kuasa tunggal Soeharto, manipulasi pemilu, pembatasan kebebasan pers, dan penghapusan hak asasi manusia adalah beberapa alasan mengapa hal tersebut terjadi.
Sebagai negara yang memiliki ideologi dasar Pancasila, Indonesia harus menjalankan demokrasi dengan baik dan sesuai dengan prinsip demokrasi Pancasila. Rakyat Indonesia harus memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi dan memilih wakil rakyat yang sesuai dengan keinginan mereka. Media massa harus memiliki kebebasan untuk memberikan berita yang berisi kritik terhadap pemerintah sehingga rakyat Indonesia memiliki akses terhadap informasi yang benar dan akurat.
Penghapusan hak asasi manusia harus dihentikan dan pelanggaran hak asasi manusia harus diungkapkan dan diberikan tindakan yang sesuai. Dengan menjalankan demokrasi dengan baik, Indonesia dapat berkembang menjadi negara yang demokratis dan sejahtera.
