Pada masa demokrasi terpimpin yang dijalankan oleh Presiden Soekarno, terdapat beberapa kebijakan yang diterapkan untuk mengatur jalannya pemerintahan. Berikut adalah beberapa kebijakan tersebut:
1. Nasionalisasi Perusahaan Asing
Pada tahun 1957, Presiden Soekarno mengeluarkan kebijakan nasionalisasi perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia. Kebijakan ini bertujuan untuk mengambil alih kendali atas sumber daya alam dan industri di Indonesia yang selama ini dikuasai oleh perusahaan asing. Sejumlah perusahaan besar seperti Shell, Unilever, dan Standard Oil pun menjadi milik pemerintah Indonesia setelah kebijakan ini diterapkan.
2. Pembebasan Irian Barat
Presiden Soekarno juga dikenal sebagai pelopor perjuangan untuk membebaskan Irian Barat dari penjajahan Belanda. Pada tahun 1961, ia mengeluarkan dekrit Trikora yang mempersiapkan operasi militer untuk merebut kembali Irian Barat dari tangan Belanda. Setelah beberapa tahun berseteru, Irian Barat akhirnya resmi menjadi wilayah Indonesia pada tahun 1969.
3. Penetapan Konstitusi 1945
Pada tahun 1959, Presiden Soekarno menetapkan kembali Konstitusi 1945 sebagai dasar hukum negara Indonesia. Konstitusi ini mengandung prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, dan kedaulatan rakyat yang menjadi landasan bagi negara Indonesia hingga saat ini.
4. Gagasan Nasionalisme, Agama, dan Komunisme
Presiden Soekarno juga memperkenalkan gagasan nasionalisme, agama, dan komunisme yang dikenal dengan sebutan Trisakti. Gagasan ini bertujuan untuk memperkuat kedaulatan dan kemandirian Indonesia dengan menggabungkan nilai-nilai nasionalisme, agama, dan sosialisme.
5. Pembentukan Konsepsi Kemandirian
Presiden Soekarno juga memperkenalkan konsepsi kemandirian untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap negara-negara barat. Konsepsi ini berisi beberapa program seperti pembangunan industri nasional, pengembangan pertanian, dan pendidikan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi Indonesia.
6. Penghapusan Sistem Parlemen
Pada tahun 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan kebijakan penghapusan sistem parlemen dan membentuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai badan legislatif tunggal di Indonesia. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi konflik di antara partai politik yang sering terjadi di sistem parlementer dan memperkuat kekuasaan presiden sebagai kepala negara.
7. Pembentukan Konferensi Asia Afrika
Presiden Soekarno juga memimpin pembentukan Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955 yang bertujuan untuk memperkuat kerja sama antara negara-negara Asia dan Afrika dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial. Konferensi ini dihadiri oleh perwakilan dari 29 negara yang pada saat itu sedang berjuang untuk merdeka dari penjajahan.
8. Pembentukan Golkar
Pada tahun 1964, Presiden Soekarno membentuk Partai Golongan Karya (Golkar) sebagai partai politik yang mendukung pemerintah dan ideologi negara. Partai ini memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas politik pada masa demokrasi terpimpin dan mengatur kehidupan politik di Indonesia.
9. Pembentukan Badan Otonomi Daerah
Pada tahun 1957, Presiden Soekarno juga membentuk Badan Otonomi Daerah (BOD) yang bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada daerah dalam mengatur urusan pemerintahan setempat. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan mengurangi ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat.
10. Pembentukan Bung Karno Institute
Setelah Presiden Soekarno wafat, keluarga beliau membentuk Bung Karno Institute sebagai lembaga yang bertujuan untuk melestarikan pemikiran dan konsep-konsep yang diperjuangkan oleh Presiden Soekarno. Lembaga ini berfokus pada penelitian, pengembangan, dan penyebaran pemikiran nasionalisme dan kebangsaan yang ditanamkan oleh Presiden Soekarno.
Itulah beberapa kebijakan yang diterapkan oleh Presiden Soekarno pada masa demokrasi terpimpin. Meskipun kontroversial, kebijakan-kebijakan tersebut berhasil memperkuat kedaulatan dan kemandirian Indonesia sebagai negara merdeka.
Sumber: https://www.merdeka.com
