Apa itu PPh Pasal 22?
PPh Pasal 22 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan yang diterima oleh wajib pajak dari penjualan barang atau jasa yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kewajiban sebagai pengumpul pajak.
Apakah PPh Pasal 22 berlaku untuk semua jenis barang dan jasa?
PPh Pasal 22 hanya berlaku untuk beberapa jenis barang dan jasa yang telah ditentukan oleh pemerintah. Beberapa contoh barang dan jasa yang dikenakan PPh Pasal 22 antara lain adalah bahan baku, barang modal, dan jasa konstruksi.
Bagaimana cara menghitung PPh Pasal 22?
PPh Pasal 22 dihitung berdasarkan tarif yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Tarif PPh Pasal 22 tergantung dari jenis barang atau jasa yang dikenakan. Untuk mengetahui tarif PPh Pasal 22 yang berlaku, Anda dapat melihat pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2021.
Siapa yang bertanggung jawab untuk membayar PPh Pasal 22?
PPh Pasal 22 harus dibayar oleh pihak yang membeli barang atau jasa dari pihak yang tidak memiliki kewajiban sebagai pengumpul pajak. Dalam hal ini, pihak yang membeli barang atau jasa harus membayar PPh Pasal 22 atas nama pihak yang menjual barang atau jasa.
Apakah PPh Pasal 22 dapat dikreditkan?
PPh Pasal 22 yang telah dibayar dapat dikreditkan sebagai pajak masukan. Namun, kredit pajak hanya dapat diberikan untuk PPh Pasal 22 yang telah dibayar secara sah dan dapat dibuktikan dengan dokumen yang dimiliki.
Bagaimana cara melaporkan PPh Pasal 22?
PPh Pasal 22 harus dilaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 22 yang disampaikan setiap bulan. SPT Masa PPh Pasal 22 dapat disampaikan secara online melalui e-Filing atau secara manual ke kantor pajak terdekat.
Apakah ada sanksi jika tidak membayar PPh Pasal 22?
Jika tidak membayar PPh Pasal 22, wajib pajak dapat dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan denda. Selain itu, wajib pajak juga dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Bagaimana cara mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan PPh Pasal 22?
Permohonan pengurangan atau penghapusan PPh Pasal 22 dapat diajukan oleh wajib pajak melalui surat permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak. Permohonan harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yang memuat alasan pengurangan atau penghapusan.
Apa yang dimaksud dengan PPh Pasal 22 impor?
PPh Pasal 22 impor adalah pajak yang dikenakan pada barang impor yang diimpor oleh wajib pajak yang tidak memiliki kewajiban sebagai pemungut pajak. Tarif PPh Pasal 22 impor berbeda dengan tarif PPh Pasal 22 dalam negeri.
Bagaimana cara menghitung PPh Pasal 22 impor?
PPh Pasal 22 impor dihitung berdasarkan nilai pabean barang impor yang dikenakan bea masuk. Tarif PPh Pasal 22 impor tergantung dari jenis barang yang diimpor dan telah ditetapkan oleh pemerintah.
Bagaimana cara melaporkan PPh Pasal 22 impor?
PPh Pasal 22 impor harus dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Badan atau SPT Tahunan PPh Orang Pribadi yang memiliki penghasilan dari usaha. SPT Tahunan harus disampaikan setiap tahun sebelum tanggal 31 Maret.
Apakah PPh Pasal 22 impor dapat dikreditkan?
PPh Pasal 22 impor yang telah dibayar dapat dikreditkan sebagai pajak masukan. Namun, kredit pajak hanya dapat diberikan untuk PPh Pasal 22 impor yang telah dibayar secara sah dan dapat dibuktikan dengan dokumen yang dimiliki.
Bagaimana cara membayar PPh Pasal 22 impor?
PPh Pasal 22 impor harus dibayar pada saat melakukan proses pabean. Pembayaran dapat dilakukan melalui bank yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Apakah ada sanksi jika tidak membayar PPh Pasal 22 impor?
Jika tidak membayar PPh Pasal 22 impor, wajib pajak dapat dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan denda. Selain itu, wajib pajak juga dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Bagaimana cara mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan PPh Pasal 22 impor?
Permohonan pengurangan atau penghapusan PPh Pasal 22 impor dapat diajukan oleh wajib pajak melalui surat permohonan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Permohonan harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yang memuat alasan pengurangan atau penghapusan.
Bagaimana cara mengetahui tarif PPh Pasal 22 impor yang berlaku?
Tarif PPh Pasal 22 impor dapat dilihat pada Tarif Bea Masuk Indonesia yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Tarif Bea Masuk Indonesia dapat diakses melalui website resmi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Apa perbedaan antara PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23?
PPh Pasal 22 dikenakan pada penghasilan dari penjualan barang atau jasa oleh pihak yang tidak memiliki kewajiban sebagai pengumpul pajak. Sedangkan, PPh Pasal 23 dikenakan pada penghasilan dari usaha yang diterima oleh pihak yang memiliki kewajiban sebagai pengumpul pajak.
Siapa yang memiliki kewajiban sebagai pengumpul pajak?
Pihak yang memiliki kewajiban sebagai pengumpul pajak adalah pihak yang melakukan penjualan barang atau jasa dan memiliki status sebagai PKP (Pengusaha Kena Pajak). PKP adalah wajib pajak yang mempunyai penghasilan bruto di atas Rp 4,8 miliar dalam satu tahun.
Apakah PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23 dapat dikreditkan?
PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23 yang telah dibayar dapat dikreditkan sebagai pajak masukan. Namun, kredit pajak hanya dapat diberikan untuk PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23 yang telah dibayar secara sah dan dapat dibuktikan dengan dokumen yang dimiliki.
Bagaimana cara melaporkan PPh Pasal 23?
PPh Pasal 23 harus dilaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 23 yang disampaikan setiap bulan. SPT Masa PPh Pasal 23 dapat disampaikan secara online melalui e-Filing atau secara manual ke kantor pajak terdekat.
Bagaimana cara menghitung PPh Pasal 23?
PPh Pasal 23 dihitung berdasarkan tarif yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Tarif PPh Pasal 23 tergantung dari jenis barang atau jasa yang dikenakan. Untuk mengetahui tarif PPh Pasal 23 yang berlaku, Anda dapat melihat pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2021.
Apa sanksi yang diberikan jika tidak membayar PPh Pasal 23?
Jika tidak membayar PPh Pasal 23, wajib pajak dapat dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan denda. Selain itu, wajib pajak juga dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Bagaimana cara mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan PPh Pasal 23?
Permohonan pengurangan atau penghapusan PPh Pasal 23 dapat diajukan oleh wajib pajak melalui surat permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak. Permohonan harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yang memuat alasan pengurangan atau penghapusan.
Apakah PPh Pasal 23 berlaku untuk semua jenis barang dan jasa?
PPh Pasal 23 hanya berlaku untuk beberapa jenis barang dan jasa yang telah ditentukan oleh pemerintah. Beberapa contoh barang dan jasa yang dikenakan PPh Pasal 23 antara lain adalah jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa periklanan.
Bagaimana cara membayar PPh Pasal 23?
PPh Pasal 23 harus dibayar oleh pihak yang memiliki kewajiban sebagai pengumpul pajak. Pembayaran dapat dilakukan secara online melalui e-Filing atau melalui bank yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak.
Apa yang dimaksud dengan PPh Pasal 4 Ayat 2?
PPh Pasal 4 ayat 2 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan dari penyediaan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak dalam negeri kepada pihak yang memiliki kewajiban sebagai pemungut pajak.
Bagaimana cara menghitung PPh Pasal 4 Ayat 2?
PPh Pasal 4 ayat 2 dihitung berdasarkan tarif yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Tarif PPh Pasal 4 ayat 2 tergantung dari jenis jasa yang dikenakan. Untuk mengetahui tarif PPh Pasal 4 ayat 2 yang berlaku, Anda dapat melihat pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2021.
Siapa yang memiliki kewajiban sebagai pemungut pajak pada PPh Pasal 4 Ayat 2?
Pihak yang memiliki kewajiban sebagai pemungut pajak pada PPh Pasal 4 ayat 2 adalah pihak yang menggunakan jasa dari wajib pajak dalam negeri. Pihak yang memiliki kewajiban sebagai pemungut pajak harus melakukan pemotongan PPh Pasal 4 ayat 2 pada saat pembayaran.
Bagaimana cara melaporkan PPh Pasal 4 Ayat 2?
PPh Pasal 4 ayat 2 harus dilaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat 2 yang disampaikan setiap bulan. SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat 2 dapat disampaikan secara online melalui e-Filing atau secara manual ke kantor pajak terdekat.
Apakah PPh Pasal 4 Ayat 2 dapat dikreditkan?
PPh Pasal 4 Ayat 2 yang telah dibayar dapat dikreditkan sebagai pajak masukan. Namun, kredit pajak hanya dapat diberikan untuk PPh Pasal 4 Ayat 2 yang telah dibayar secara sah dan dapat dibuktikan dengan dokumen yang dimiliki.
Apa sanksi yang diberikan jika tidak membayar PPh Pasal 4 Ayat 2?
Jika tidak membayar PPh Pasal 4 Ayat 2, wajib pajak dapat dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan denda. Selain itu, wajib pajak juga dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Bagaimana cara mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan PPh Pasal 4 Ayat 2?
Permohonan pengurangan atau penghapusan PPh Pasal 4 Ayat 2 dapat diajukan oleh wajib pajak melalui surat permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak. Permohonan harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yang memuat alasan pengurangan atau penghapusan.
Apakah PPh Pasal 4 Ayat 2 berlaku untuk semua jenis jasa?
PPh Pasal 4 Ayat 2
