Perubahan konstitusi di Indonesia Brainly menjadi sebuah topik yang menarik untuk dibahas. Konstitusi adalah hukum dasar yang mengatur negara dan rakyatnya. Sebagai sebuah negara yang mempunyai sistem demokrasi, Indonesia memiliki konstitusi yang dibuat berdasarkan kehendak rakyatnya. Konstitusi Indonesia pertama kali dibuat pada tahun 1945 dan sudah beberapa kali mengalami perubahan.
Perubahan konstitusi pertama kali terjadi pada tahun 1949 ketika Indonesia mengubah sistem pemerintahannya dari negara kesatuan menjadi negara serikat. Selanjutnya, pada tahun 1950 terjadi perubahan kedua yaitu penghapusan negara serikat dan kembali menjadi negara kesatuan. Pada tahun 1959, Indonesia kembali mengalami perubahan konstitusi dengan dikeluarkannya Undang-Undang Dasar 1959 yang mengubah sistem pemerintahan menjadi presidensial.
Pada tahun 1966, Indonesia mengalami perubahan konstitusi lagi dengan dikeluarkannya Undang-Undang Dasar 1945 yang diamandemen. Amandemen tersebut mengubah sistem pemerintah dari presidensial menjadi parlementer. Pada tahun 1998, Indonesia kembali mengalami perubahan konstitusi dengan dikeluarkannya Undang-Undang Dasar 1945 yang diamandemen kedua. Amandemen tersebut membawa perubahan signifikan pada sistem pemerintahan Indonesia, seperti perubahan jumlah hak suara dalam pemilihan presiden dan wakil presiden.
Perubahan Konstitusi Terbaru
Perubahan konstitusi terbaru di Indonesia Brainly terjadi pada tahun 2019. Pada tanggal 14 Agustus 2019, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Perubahan konstitusi ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi organisasi kemasyarakatan di Indonesia.
Perubahan konstitusi ini juga mengatur tentang pembentukan organisasi kemasyarakatan, persyaratan pengesahan organisasi kemasyarakatan, dan sanksi bagi organisasi kemasyarakatan yang melanggar hukum. Selain itu, perubahan konstitusi ini juga mengatur tentang pengawasan terhadap kegiatan organisasi kemasyarakatan oleh pemerintah.
Penilaian Terhadap Perubahan Konstitusi
Perubahan konstitusi di Indonesia Brainly selalu menjadi topik yang kontroversial. Ada yang setuju dan ada juga yang tidak setuju dengan perubahan konstitusi yang dilakukan. Beberapa pihak menilai bahwa perubahan konstitusi yang dilakukan selalu menguntungkan pihak-pihak tertentu saja, sedangkan yang lain merasa bahwa perubahan konstitusi tersebut diperlukan untuk mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan rakyat.
Perubahan konstitusi yang dilakukan pada tahun 2019 ini juga menuai pro dan kontra. Sebagian besar organisasi kemasyarakatan menyambut baik perubahan konstitusi tersebut karena memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi mereka. Namun, ada juga yang menilai bahwa perubahan konstitusi tersebut akan membatasi kebebasan berorganisasi di Indonesia.
Kesimpulan
Perubahan konstitusi di Indonesia Brainly merupakan sebuah hal yang wajar dalam sebuah sistem demokrasi. Perubahan konstitusi dilakukan untuk mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan rakyat. Namun, perubahan konstitusi juga harus dilakukan dengan hati-hati dan melalui proses yang transparan agar tidak menimbulkan konflik dan ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Perubahan konstitusi yang dilakukan pada tahun 2019 mengatur tentang perlindungan hukum bagi organisasi kemasyarakatan di Indonesia.
Perubahan konstitusi tersebut menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia. Namun, pada akhirnya, kita harus menyadari bahwa perubahan konstitusi dilakukan untuk kepentingan bersama dan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
